Terpidana Korupsi dengan Fasilitas Mewah

Ilustrasi foto.

Umumnya penjara atau lembaga permasyarakatan yaitu tempat membina pelaku kejahatan mulai dari koruptor, pengedar narkoba, dan kejahatan lainya. Berbeda jika koruptor masuk penjara dilengkapi fasilitas seperti hotel berbintang yang nyaman dan mewah.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terkuak bahwa Kalapas Sukamiskin Wahid Husen beserta kepercayaannya, Hendry Saputra sebagai tersangka suap. Kalapas menawarkan fasilitas mewah dengan harga yang mencapai ratusan juta rupiah.

Terpidana korupsi mendapatkan fasilitas lengkap dan mewah di lapas sukamiskin, bandung. Fasilitas yang didapatkan seperti sofa, tempat tidur yang empuk, ruang kerja, alat olahraga, laptop, printan, handphone, AC, kulkas, wifi, televisi dan segala macamnya. Hanya napi korupsi yang mempunyai banyak uang dapat membayar fasilitas tersebut. Dengan begitu, apakah koruptor akan jera dengan hukuman penjara?

Napi korupsi bahkan memegang duit dalam jumlah banyak dengan alasan untuk membeli makanan yang layak selama di lapas, napi memberikan alasan mengenai kesehatan sehingga tidak dapat makan makanan sembarangan. Hal itu bukan karena lapas sukamiskin tidak menyediakan makanan tetapi setiap napi hanya diberi makanan yang biasa saja.

Adanya fasilitas mewah pun didokumentasikan oleh tim matanajwa yang menelusuri lapas sukamiskin. Bahwa benar adanya fasilitas mewah yang semestinya tidak dipakai oleh narapidana korupsi yang sedang menjalani masa hukuman.

Contohnya Otto Cornelis Kaligis sebagai mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem, kasus korupsi suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di vonis 7 tahun penjara (tingkat PK), petugas OTT menemukan alat elektronik maupun uang tunai di dalam lapasnya. Dengan alasan ia menuangkan ide pikirannya dengan membuat buku, padahal bisa saja ia menuliskan ide-ide itu di lembar kertas.

Berbanding terbalik dengan negara lain yang tegas menegakkan hukum narapidana yang tebukti korupsi, bahkan tidak memandang jabatan, hubungan keluarga, maka mereka akan dijatuhkan hukuman mati maupun kurungan penjara seumur hidup. Penegakan hukum yang terbilang sadis itu semata-mata agar masyarakat dari negara itu sendiri tidak berani melakukan korupsi.

Jika di Indonesia dengan adanya hukuman mati justru akan bertentangan dengan hak asasi manusia, namun mengapa korupsi semakin merajalela bahkan tidak membuat jera para koruptor yang sudah merugikan rakyat dan negara?